Amien Rais: ada kesalahan dalam pengelolaan SDA Indonesia

mantan ketua mpr ri amien rais menyampaikan ada kesalahan di pengelolaan sumber daya alam di indonesia, terutama pada jenis pertambangan, sehingga cenderung menguntungkan kepentingan asing dibanding kepentingan rakyat.

sesuai amanah konstitusi, sumber daya alam (sda) adalah milik rakyat serta mesti digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, ternyata dan terjadi malahan sebaliknya, ujarnya selama yogyakarta, rabu.

menurut dia di sela acara presidential series lecture dengan tema kontrak karya proasing: indonesia miskin di ladang emas, kebijakan pertambangan selama indonesia tampak karut marut.

hal itu disebabkan bagian asing cenderung mendikte isi kontrak perjanjian kerja sama yang dijalin melalui pemerintah. mereka dengan serakah berlomba-lomba mengeruk kekayaan alam dari indonesia, sementara amat terbatas manfaat yang dirasakan dengan rakyat, ujarnya.

ia menyatakan kondisi itu menyebabkan rakyat indonesia semisal ayam dan mati di lumbung padi. kekayaan alam dan terlalu melimpah belum bisa memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan signifikan.

bahkan, bukan hal baru jika ada warga pada kurang lebih pertambangan yang baru hidup selama bawah garis kemiskinan, kata guru sulit fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (fisipol) universitas gadjah mada (ugm) itu.

oleh karena itu, berdasarkan dia, para pengambil kebijakan pada sektor pertambangan diinginkan langsung mengikuti langkah demi menyelamatkan sumber daya alam indonesia.

masih ada jalan, kita berhak mengerjakan negosiasi ulang kontrak kerja sama yang telah diatur selama hukum internasional, tutur amien.

rektor universitas islam indonesia (uii) yogyakarta edy suandi hamid menyatakan, untuk salah Satu jenis investasi yang berperan berguna pada kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional, kontrak karya hendaknya harus mengedepankan prinsip keadilan dan juga menjadikan negara-negara berkembang dijadikan benchmark.

sebagai para intelektualitas kampus sudah waktunya bersama-sama menyebabkan pemerintah untuk menggarap evaluasi pada kehadiran kontrak karya yang banyak selama indonesia,

Informasi Lainnya: